in

KYAI POLITIK DAN POLITIK KYAI

Anis Sholeh Ba’asyin

Al-maghfurlah KH Abdullah Salam dari Kajen, Pati, adalah ulama yang semasa hidupnya selalu berusaha untuk mengambil jarak dari kekuasaan, lebih-lebih pusat kekuasaan. Setidaknya begitu yang tampak secara lahir. Banyak pimpinan nasional -baik di masa orde baru maupun ‘orde reformasi’- yang berusaha ‘sowan’ tapi selalu ditolak.

Bahkan Gus Dur sekalipun -yang sebelumnya hampir selalu diterima- beliau tolak ketika berkunjung sesaat setelah dilantik sebagai Presiden. Waktu itu, Gus Dur baru berhasil menemui beliau setelah beberapa ‘akal-akalan’ dan gerilya; termasuk masuk rumah dengan menyisir halaman belakang, tanpa pengawalan dan mengaku datang bukan sebagai Presiden tapi sebagai ketua PBNU.

Sikap yang diperlihatkan KH. Abdullah Salam ini, pada dasarnya hanya mengilustrasikan ketegasan jarak yang secara tradisional sudah tercipta, antara lembaga ke-ulama-an di satu sisi dan lembaga kekuasaan pemerintahan di sisi lainnya.

Jarak ini sebenarnya bahkan sudah dimulai sejak berakhirnya masa kekuasaan apa yang secara tradisional disebut sebagai khulafaur rasyidin -empat pengganti yang memperoleh petunjuk- setelah wafatnya Rasul, dan dimulainya masa kesultanan oleh Muawiyah. Sejak itu, karena lembaga kesultanan tidak lagi dianggap sebagai representasi nilai-nilai ke-Islam-an, langsung tidak langsung lembaga ke-ulama-an diam-diam sudah menempatkan dirinya sebagai oposisi.

Inilah yang kemudian secara konstan ditegaskan oleh banyak ulama, termasuk Imam Ghazali, yang tak ragu menggolongkan ulama yang menghamba pada kekuasaan sebagai ulama su’, ulama busuk. Ulama yang menghamba pada kekuasan, dianggap sebagai ulama yang menyimpan kepentingan dan potensial ‘menjual’ agamanya.

Walau dari sudut pandang tertentu kini terlihat sudah agak berubah; oposisi yang lebih keras -dengan alasan dan latar belakang yang agak sedikit berbeda- bahkan pernah diperlihatkan oleh tradisi Syi’ah; yang sejak awal mencoba mengembangkan wacana oposisi terhadap kekuasaan yang dianggap melanggengkan ketidak-adilan.

Kalangan lain yang tak kalah keras oposisinya terhadap kekuasaan adalah kaum sufi. Kaum sufi sendiri memang lahir sebagai reaksi atas kecenderungan duniawi yang melanda kaum muslim, dan para penguasa dengan kekuasaannya tentu saja dituding sebagai puncak dari kecenderungan ini.

Tak mengherankan bila banyak kisah tentang bagaimana sufi-sufi besar yang bukan saja menolak bertemu para penguasa, tapi juga menolak menerima pemberian apapun yang berasal dari mereka.

Tentu saja semua gambar besar ini bukanlah gambar yang tetap dan mati. Banyak variasi gambar yang sering muncul mewarnai hubungan ulama dengan penguasa. Sebenarnya ini tidak terlalu mengherankan, karena pada dasarnya banyak sekali titik singgung antara ‘wilayah ulama’ dengan ‘wilayah pemerintahan’, yang menyebabkan hubungan diantara keduanya sepertinya menjadi tak terelakkan.

Itu sebabnya, kecuali sikap oposisi sebagai tema mayor, ada banyak juga kisah-kisah selingan, misalnya tentang bagaimana para ulama atau sufi-sufi besar mencoba melakukan kontak-kontak tertentu dengan wilayah pemerintahan; baik untuk menggolkan tujuannya lewat kendaraan pemerintah, maupun untuk mempengaruhi kebijakan publik yang akan diambil pemerintah.

KH. Abdullah Salam sendiri misalnya, meski secara lahir menolak melakukan hubungan langsung dengan kekuasaan; punya caranya sendiri yang unik dalam membina hubungan yang tak terelakkan semacam ini. Ini dilakukan secara tidak langsung lewat orang-orang dekatnya, salah satunya adalah: KH. Muslim Rifa’i Imampuro dari Klaten, yang akrab dipanggil Mbah Lim. KH. Muslim memang sosok yang dikenal bisa dengan ringan keluar masuk ‘wilayah-wilayah pemerintahan’; dan karena itu lebih mudah untuk sedikit banyak ‘terlibat’ mempengaruhi penentuan kebijakan publik tertentu.

Kecuali KH. Muslim, Gus Dur pun dulu sering ‘dipakai’ KH. Abdullah Salam untuk berhubungan dengan masalah bangsa. Suatu saat misalnya, Gus Dur datang dengan konsep penyelesaian bagi Timor Timur (yang waktu itu masih bergejolak). Beliau diam saja, dan cuma mengaminkan. Yang membuat saya terheran-heran, setelah Gus Dur pulang; beliau mengatakan pada saya bahwa konsep yang diajukan Gus Dur sesuai dengan apa yang beliau bayangkan. Ini tentu saja membuat saya heran, karena setahu saya beliau tidak pernah membaca koran atau melihat televisi; sehingga bagi saya pengetahuan soal Timor Timur dan konstelasi internasionalnya terasa mustahil beliau miliki. Tapi, tampaknya memang begitulah pola yang dibangun KH. Abdullah Salam dengan orang-orang dekat yang menghubungkannya dengan pemerintah.

Sejauh saya tahu, dalam tradisi NU, pilihan sikap seperti yang ditunjukkan oleh KH. Abdullah Salam ini bukanlah sesuatu yang baru. Ia selalu ada dalam setiap kurun sejarah NU. Kyai-kyai sufi semacam KH. Abdullah Salam inilah, yang di masa Gus Dur dipopulerkan dengan istilah kyai khos, yang biasanya menjadi rujukan akhir ketika NU menghadapi masalah rumit, lebih-lebih menyangkut masalah bangsa khususnya atau dunia umumnya.

Mereka menjadi rujukan karena dianggap sudah mampu mengambil jarak sedemikian rupa dari kepentingan duniawi dan sekaligus mampu membaca isyarat-isyarat langit, sehingga bisa lebih jernih dalam memandang dan memutuskan masalah.

Sekarang? Entahlah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *