in

(RE)PUBLIK YATIM PIATU

Anis Sholeh Ba’asyin

Rasanya rakyat negeri ini sudah sah menyandang status yatim piatu. Tak lagi punya sosok yang begitu kasih melindungi dan mengembangkan. Yang tersisa, tinggal orang-orang asing. Sebagian kecil mungkin masih mendesiskan rasa kasihan meski tak bisa berbuat apa-apa.

Namun yang lain sepertinya tidak lagi punya kepedulian tentang apapun yang mereka alami, apalagi yang mereka rasakan. Jadi, agak berlebihan bila mengharap akan ada mata yang tertusuk derita mereka, telinga yang tergetar keluh kesah mereka, hati yang terguncang sumpah serapah dan doa-doa mereka.

Meski banyak yang lantas mencoba bermain peran selayaknya ‘ayah-ibu’ yang bertindak demi dan atas nama ‘anak-anaknya’; namun, dengan satu dan lain cara, ini semua diam-diam malah makin meyakinkan rakyat bahwa sebenarnya tak pernah ada yang serius memikirkan mereka.

Yang mereka tonton justru para pemimpin, dari nasional sampai lokal, yang sibuk dengan kepentingannya sendiri. Lembaga-lembaga negara dan pemerintahan yang sibuk mengorupsi dirinya sendiri. Tak salah bila pada akhirnya mereka merasa sekedar menjadi slilit yang ketlingsut dikegaduhan retorika dan tumpukan hitung-hitungan.

Selama ini, rakyat merasa selalu ditinggal sendirian menghadapi tumpukan masalahnya. Celakanya, dalam persepsi rakyat, sebagian besar masalah ini justru merupakan akibat kebijakan dari pihak yang mestinya menyelesaikan masalah mereka.

Kasus gizi buruk, terutama yang menimpa kalangan pedesaan yang nota bene belum terintegrasi benar dengan ingar-bingar ‘sektor ekonomi modern’ misalnya, mestinya bisa dijadikan patokan untuk mengukur kedalaman efek yang diakibatkan oleh rangkaian kegagalan penanganan krisis selama ini.

Padahal, ke depan, kasus semacam dipercaya masih sangat potensial untuk terus terulang, paling tidak kalau dilihat dari kenyataan betapa berbagai kebijakan yang cenderung tidak ramah pada kepentingan rakyat kecil terus saja muncul dari waktu ke waktu.

Harus diakui, pada dasarnya kerusakan sosial-ekonomi rakyat akibat krisis 1997 belum pernah sepenuhnya dipulihkan. Yang terjadi: dari waktu ke waktu jumlah mereka yang dimiskinkan justru cenderung terus menumpuk.

Jutaan rakyat yang sudah terengah-engah, karena dari waktu ke waktu kemampuan sosial-ekonominya dipreteli, selalu makin blingsatan setiap kebijakan ekonomi baru ditelorkan, apalagi kebijakan yang langsung ‘menembak’ urat nadi kepentingan mereka.

Daya beli terus menurun. Akhirnya orang merasa dipaksa jadi pemulung yang harus mengais sana sini, hutang kanan-kiri atau menjual apa saja yang masih bisa dijual agar bisa bertahan hidup.

Tentu saja, bagi para penentu kebijaksanaan, selalu ada rasionalitas (atau rasionalisasi) untuk ini semua. Selalu tersedia bermilyar argumen untuk ‘cuci tangan’, dan merasa tak sedikitpun punya kaitan dengan segala ‘akibat jahat’ macam ini.

Pada dasarnya, rasionalitas begini persis sama sebangun dengan argumen ketidak berdosaan yang selalu dikonstruksi orang di saat kenyang dan di jalanan menemukan begitu banyak anak keleleran, berebut mengacungkan tangan ke jendela mobilnya.

Masalahnya: argumen semacam ini tidak pernah mampu menyelesaikan masalah, apalagi mengenyangkan pikiran dan perut mayoritas rakyat. Rakyat tidak butuh disodori kerumitan hitungan anggaran atau argumen apologis penerapan satu kebijakan.

Yang sangat dibutuhkan rakyat sebenarnya sederhana saja: kejujuran. Kejujuran untuk tidak menyembunyikan motif dibalik gemerlap dalih-dalih. Karena, pada kenyataannya, argumen apapun selalu bisa begitu saja dipetik dari udara, bila orang ingin menyembunyikan niat utama yang tidak pernah mau diucapkan.

Dan, seperti semua orang tahu, sebanyak apapun argumen yang disusun untuk mendukung suatu kebijakan, sebanyak itu pula akan ditemukan argumen untuk menolaknya.

Jadi pertanyaannya adalah: apakah kebijakan-kebijakan yang diambil selama ini benar-benar dilakukan demi kesejahteraan rakyat kecil? Atau karena ketidak mampuan menahan kedigdayaan kekuatan para pendikte dari luar, ditambah ketidak beranian mengusik kepentingan kelompok yang selama ini diperkirakan punya kekuatan efektif untuk mengancam posisi pemerintah? Atau memang karena ketidak pedulian kita yang nyaris kehabisan nurani?

Meminjam kerangka berpikir Amartya Sen, yang membandingkan tingkat kematian di China dan India, kita bisa melihat betapa ketidak-pedulian bisa punya akibat jauh lebih merusak dibanding sekedar kesalahan penerapan kebijakan.

Di China kesalahan penerapan kebijakan pernah membuat negara itu harus mencatat 25 juta orang meninggal karena kelaparan pada periode 1958 – 1961. Sementara di India, angka kematian sefantatis itu tidak pernah terjadi. Namun, bila rentang waktu perbandingan yang di pakai ditarik mulai tahun 1947 sampai 1980, hasil yang didapat bisa sangat mengejutkan.

Atau menurut bahasa Amartya Sen, “Tampaknya India sedang mengisi lemarinya dengan lebih banyak kerangka setiap delapan tahun dibandingkan China meletakkannya di tahun-tahun memalukan itu (1958-1961)”. Bayangkan, paling sedikit 100 juta orang mati di India dalam rentang waktu 1947-1980.

Di China, jelas semua ini terjadi karena kesalahan penerapan kebijakan, yang lantas coba mereka revisi dari waktu ke waktu, sehingga angka kematian bisa ditekan. Sementara di India, karena ketidak pedulian orang, angka kematian hampir selalu terjadi dengan angka yang nyaris tetap.

Kapitalisme, seperti yang dikembangkan India, hanya meninggalkan ruang sempit bagi kepedulian sosial. Yang utama dan pertama, orang dikondisikan untuk sibuk dengan kepentingan diri dan kelompoknya sendiri.

Melihat tendensinya, meski tak seekstrim yang terjadi di sana, rasanya apa yang terjadi di sini tak jauh berbeda dengan India. Perkawinan kebijakan ekonomi yang beraroma neo-liberal dengan kesemrawutan aparat pelaksananya di lapangan, meniscayakan akan selalu terkorbankannya kepentingan rakyat banyak.

Inilah yang membuat banyak pihak pesimis, bahwa segenap ‘bencana’ yang akrab menyambangi rakyat akan segera bisa ditolak. Dan rakyat tentu saja tahu diri: merekalah pihak yang selama ini terbukti selalu paling lemah suaranya dalam menolak kebijakan yang merugikan dirinya, sekaligus harus selalu siap menjadi pihak yang pertama kali jadi korbannya.

Karena itu, melihat semua ini, yang selalu diteguhkan justru pendapat bahwa yang dimainkan pemerintah selama ini tak lebih dari sekedar ‘politik citra’, yang lebih mengekspose tindakan-tindakan simbolis tertentu demi menciptakan rekaman kesan yang diinginkan dalam memori kolektif rakyat.

Politik macam ini memang jamak dilakukan pemerintah manapun untuk meraup kepercayaan rakyat. Masalahnya, pencitraan-pencitraan semacam ini tak akan pernah efektif bila fakta pengalaman rakyat justru menunjuk arah yang berbeda.

Sekuat apapun citra pemihakan pada rakyat yang ingin dibentuk, selalu akan begitu saja tertelan oleh pasir hisap kenyataan. Naiknya harga-harga kebutuhan, sulitnya pelayanan kesehatan yang dijanjikan, fasilitas pendidikan yang tetap sulit diraih, makin banyaknya variasi penyakit dan bencana yang mengintip mereka; adalah fakta-fakta yang jelas akan meninggalkan bekas yang dalam dan lama menetap dalam pengalaman rakyat, tidak seperti program pananganannya, seperti yang sudah-sudah, lebih sering bersifat temporal dan parsial, tanpa pernah jelas prospek pelaksanaannya.

Dalam kondisi demikian, citra pemihakan akan lebih terbaca sebagai upaya artifisial untuk sekedar mengambil hati rakyat. Dan, jujur saja, daftar pengalaman semacam ini bisa sangat panjang disusun rakyat.

Jadi tak salah bila rakyat yang makin terbata-bata mengeja hidupnya selalu merasa ditinggalkan dibelakang. Sendirian, menjadi yatim piatu yang dikelilingi orang-orang asing yang makin sibuk dengan citra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *